Akses Internet RI ke Filipina Diputus, Apa yang Perlu Kita Lakukan Selanjutnya?
Akses internet dari Indonesia ke Kamboja dan Davao (Filipina) telah diblokir untuk memerangi judi online. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, langkah ini terbukti sangat efektif dalam mengurangi aktivitas judi online di Indonesia sebesar 50%. “Pemblokiran ini membuat jalur komunikasi antara Kamboja dan Indonesia terputus, sehingga angka aktivitas judi online menurun drastis,” ujar Budi saat diwawancara dalam acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Judi Online di Lingkungan Kementerian Kominfo di Jakarta Pusat.
Budi menegaskan bahwa dampak dari judi online sangat merugikan bagi perekonomian negara, masyarakat, dan keluarga. “Judi online dapat menyebabkan kriminalitas dan merusak ekonomi masyarakat serta keluarga. Dampaknya sangat besar, terutama di daerah-daerah,” jelasnya.
Menurut Budi, melawan judi online adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan negara, masyarakat, dan rakyat dari kerugian yang ditimbulkan oleh praktik perjudian tersebut.
Di sisi lain, Presiden Filipina Ferdinand Marcos baru-baru ini memutus akses bagi Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) dalam pidato kenegaraannya. Badan Regulator Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR) akan menindaklanjuti larangan tersebut.
Sebagian besar perusahaan judi luar negeri yang beroperasi di Filipina berasal dari China. Marcos memerintahkan penutupan industri perjudian di Filipina mulai akhir tahun 2024. “Penutupan POGO tidak akan menjadi masalah karena saya akan menggunakan perintah presiden dan prinsip keamanan nasional,” kata Ketua PAGCOR kepada Reuters.
Direktur Jenderal IKP Usman Kansong menyambut baik larangan judi online yang diberlakukan Filipina. “Ini merupakan kabar baik bagi upaya pemberantasan judi online di Indonesia, karena sebagian besar judi online yang masuk ke Indonesia berasal dari luar negeri, termasuk Filipina,” ujarnya.
Usman berpendapat bahwa kebijakan baru Filipina dapat mengurangi konten judi online yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi jumlah platform judi online yang menargetkan warga Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat mengurangi kasus perdagangan manusia yang terkait dengan judi online.
“Kebijakan pemerintah Filipina ini juga dapat mengurangi potensi tindak pidana perdagangan manusia. Banyak pekerja Indonesia yang bekerja di industri perjudian di Filipina yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia,” tambah Usman.
Meskipun demikian, satuan tugas pemberantasan judi online tetap akan aktif. Mereka akan terus melakukan edukasi dan literasi digital untuk memutus rantai permintaan terhadap judi online.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik judi online dapat ditekan dan masyarakat dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkannya. Semoga upaya bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi negara, masyarakat, dan keluarga.