Potensi Cukong Politik dalam Pilgub Banten 2024
Golkar Makin Kuat Calonkan Airin Jadi Gubernur Banten Usai Raih Suara Signifikan di Pileg 2024 Partai Golkar semakin kuat dalam niatnya untuk mencalonkan Airin Rachmi Diany sebagai Gubernur Banten setelah mendapatkan suara yang signifikan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Golkar Makin Kuat Calonkan Airin Jadi Gubernur Banten Usai Raih Suara Signifikan di Pileg 2024 Partai Golkar semakin kuat dalam niatnya untuk mencalonkan Airin Rachmi Diany sebagai Gubernur Banten setelah mendapatkan suara yang signifikan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa dorongan untuk mencalonkan Airin semakin kuat, terutama setelah suksesnya Airin dalam menambah kursi Golkar di daerah pemilihan Banten III. Airin memperoleh 302.878 suara, yang merupakan jumlah tertinggi di dapil tersebut, bahkan mengalahkan suara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan anggota Komisi X DPR RI Rano Karno.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menggarisbawahi kekhawatiran akan potensi munculnya fenomena cukong politik dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Banten 2024. Dalam sebuah pernyataan, Adib Miftahul menyoroti dinamika politik lokal yang semakin kompleks, yang mungkin menjadi ajang bagi para pengusaha atau tokoh-tokoh dengan kekuatan ekonomi yang besar untuk mengintervensi proses politik.
Menurut Miftahul, cukong politik bisa muncul karena berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidakseimbangan kekuatan politik di level lokal, di mana kontrol ekonomi yang dimiliki oleh sejumlah individu dapat digunakan untuk mempengaruhi jalannya proses politik dan penetapan kebijakan. Dia juga menekankan pentingnya memahami keterkaitan antara kekuatan politik dan ekonomi dalam konteks Pilgub Banten 2024.
Adib Miftahul juga menyerukan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pemilihan gubernur. Menyadari potensi munculnya cukong politik, langkah-langkah preventif harus diambil untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap sumber dana kampanye, regulasi yang ketat terhadap praktik politik yang tidak sehat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran aturan.
Dengan menyoroti potensi munculnya fenomena cukong politik dalam Pilgub Banten 2024, Adib Miftahul dan KPN berharap bahwa kesadaran akan risiko ini akan mendorong langkah-langkah preventif yang diperlukan. Hanya dengan menjaga integritas proses politik, demokrasi di Banten dapat berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat.